Dua hari setelah menikah, Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid diperiksa KPK. Setelah mantu pekan lalu, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga diperiksa oleh KPK. Sebagian dari kita mungkin risih. Masa sih pemeriksaan hadiah itu harus diumumkan, kenapa tak diam-diam saja?
Ruslan SE, Ketua Partai Indonesia Sejahtera PIS Sumatra Utara, berkomentar, “Pemberian ‘angpau’ bersifat pribadi sehingga pemeriksaan tersebut terlalu berlebihan karena bukan termasuk korupsi.”
Baiklah, mari kita urutkan. Landasan hukumnya ada. Setelah itu, apa boleh buat, adalah publisitas. Supaya pemeriksa kelihatan bekerja menjalankan amanat. Agar si terperiksa berkesempatan menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik.
Oh, no problem dong mestinya? Masalahnya simpel saja kan? Semoga.
Ada yang lebih menarik dari publisitas ini, di luar citra diri lembaga pemeriksa dan obyeknya. Soal apa? Edukasi. Mendidik masyarakat.
Lho, memangnya masyarakat itu bodoh? Tidak. Hanya saja mereka kadang terlalu toleran dan akhirnya membenarkan sejumlah praktik menyimpang. Penyebabnya? Antara lain ya “tradisi”.
Kalau ada pejabat menerima hadiah atau kemudahan, itu dianggap wajar. Apa ukuran wajar? Beragam. Tanpa survei, saya bisa bilang yang dianggap wajar adalah memperlancar tugas dan… sesuai derajatnya sebagai pejabat.
Maka wajar saja jika pejabat setingkat gubernur ke atas memperoleh hadiah sebuah Harley-Davidson. Itu sesuai derajat. Kalau hadiahnya motor bebek dianggap menghina.
(Ketika pecah rusuh di Jakarta pada 1996, seorang jenderal dianggap lalai tugas, karena sedang sakit akibat terjatuh dari H-D hadiah seorang pengusaha yang seniman. Ingat?)
Juga wajar jika pejabat menikahkan anaknya maka kado untuk pengantin berupa kunci rumah (ada rumahnya) atau kunci mobil (ada mobilnya). Di luar itu adalah amplop berisi cek atau biro gilyet.
Apakah itu salah? Baiklah, tanya dibalas dengan tanya. Apakah si penerima mendapatkan hadiah itu karena jabatannya (bisa juga karena bekas jabatannya) atau karena sosok pribadinya, yang sejak bayi memesona banyak orang?
Seorang pejabat publik diongkosi oleh pajak rakyat. Itulah alasan dasar mengapa urusan tertentu pejabat punya ranah publik.
Apapun yang diterimanya, apalagi (yang diduga) berkaitan dengan jabatan, harus diketahui oleh publik.
Menyangkut pemberian dari pihak lain, sumpah jabatan di segala aras (level) telah mengaturnya. Membawa-bawa Tuhan segala lho. Berbahagialah mereka yang tak menjalani sumpah jabatan publik — tapi apakah ada?
© Ilustrasi: belhurst.com
si pejabat itu sendiri yg harus tahu diri dan menimbang, apakah sumbangsihnya untuk rahayat sudah sepadan dengan imbalan yg diterimanya. “memperoleh sesuatu dengan berbuat sesuatu”. bahkan sebagai pemimpin, mestinya dia malu kalau mengharapkan sesuatu dari jabatan. sepertinya nilai2 macam ini sudah luntur, sampai di kalangan orang awam pun makin banyak yg malas bekerja tapi pingin cepat kaya. akhirnya mencari uang dengan segala cara..