fokus | dagdigdug

APBN dagdigdug

yusro — Wed, 04 Jun 2008 10:16:44 +0000

Ada “pencapaian” luar biasa yang terungkap dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Panitia Anggaran DPR. “Untuk pertamakalinya dalam sejarah, anggaran belanja negeri ini mencapai Rp 1.000 triliun,“ ujar Sri Mulyani. Ya, seribu triliun, alias sejuta miliar, atau apalah, susah nyebutnya karena nolnya buanyaaak sekali.

Dalam revisi APBN Perubahan 2008 yang diajukan pemerintah, tercantum pos penerimaan yang semula Rp 937,8 triliun, berkembang menjadi Rp 1.024,5 triliun. Yang juga melejit adalah anggaran belanja, target awal 2008 sebesar Rp 989,5 triliun, menjadi Rp 1.0201 triliun.

Apakah tembusnya angka seribu triliun pada pos pendapatan dan belanja negera ini merupakan pertanda bahwa negara kita sudah kaya raya berkecukupan? Jawabnya ndak tahu. Yang pasti, penyebab bengkaknya belanja negara adalah membusungnya belanja pemerintah pusat yang target awalnya Rp 691,7 triliun menjadi Rp 727,7 triliun.

Lha kenapa kok bisa bengkak seperti itu? Karena di dalam anggaran belanja pemerintah pusat tersebut terdapat unsur anggaran belanja subsidi energi, yang terdiri atas subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Dan itulah yang menjadi biang pembengkakan.Target awal anggaran subsidi BBM ditetapkan Rp 126,8 triliun, kemudian menggelembung menjadi Rp 132,1 triliun. Adapun subsidi listrik akan melonjak dari target awal Rp 60,3 triliun menjadi Rp 68,5 triliun.

Sudah amankah dengan anggaran subsidi BBM sebesar itu? Ternyata belum. Revisi APBN perubahan ini masih dagdigdug, sebabnya adalah risiko kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia dan membengkaknya volume konsumsi BBM bersubsidi.

Saat ini harga minyak dunia terus bergerak hingga mencapai US$ 130 per barrel. Dan OPEC jauh hari sudah bilang harga minyak dunia bisa mencapai US$ 200 per bareel.

Sementara konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan bisa melonjak ke 39 juta kiloliter pada akhir 2008. Ini melampaui target semula yakni 37 juta kiloliter. Jika volume konsumsi BBM bersubsidi itu membengkak ke 39 juta kiloliter, subsidi BBM bisa dipastikan akan turut melejit sampai Rp 132,1 triliun.

Masalah yang serius sebenarnya adalah, benarkah peningkatan volume BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh masyarakat domestik, untuk menggerakkan ekonomi? Banyak yang meragukan. Selisih harga minyak negeri ini dibanding harga minyak internasional yang cukup tajam, merangsang orang untuk menyelundupkan, minyak ke luar negeri.

Kalaupun tidak diselundupkan, kalangan industri yang nakal juga akan mati-matian mencari BBM subsidi karena selisihnya cukup signifikan. Contohnya, premium subsidi, harganya Rp 6.000, sedang premium industri Rp 7.682 – Rp 7.977. Solar subsidi Rp 5.500, sedang solar industry Rp 9.091 – Rp 9.953.

Persoalan yang lebih serius lagi adalah dari mana pemerintah memenuhi target anggaran pendapatan. Menteri keuangan dalam rapat kerja tersebut memang tidak menjelaskan. Namun sejumlah kalangan sudah dagdigdug. Mereka menduga pendapatan dari pajak lah yang bakal digenjot. Padahal ditengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun, juga industri yang tidak bergairah, yang dibutuhkan justru insentif pajak, bukan sebaliknya.

Lha kalau tidak dari pajak dari mana? Nampaknya gelombang privatisasi BUMN (kalau tidak mau disebut penjualan BUMN) seperti pada rezim Mega, bakal terjadi lagi. Kalaupun tidak, maka sektor-sektor usaha yang kini tengah mencorong pertumbuhannya, seperti pertambangan dan telekomunikasi akan dijadikan generator pendapatan. Lisensi telekomunikasi dan konsesi pertanbangan adalah sasarannya.

Sekadar contoh, ketika pemerintah melelang lisensi 3G bebrapa tahun lalu, negara dapat meraup tak kurang dari Rp 500 miliar. Padahal untuk melengkapi pelayanannya operator telekomunikasi masih memerlukan berbagai lisensi lagi. Lisensi Wimax misalnya, pemerintah belum mengumumkan tendernya. Karenanya tidak salah juga bila saat ini operator telekomunikasi dagdigdug menunggu lelang lisensi Wimax, yang nampaknya bakal dibandrol mahal, untuk memenuhi target pendapatan Negara.

* foto: www.dpr.go.id/berfoto/artikel.php?id=37

REPUBLIK DAGDIGDUG

yusro — Tue, 20 May 2008 11:26:51 +0000

Kocap kacarita, terebutlah sebuah negeri yang terkenal gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, subur kang sarwa tinandur. Pokonya kaya, aman, nyaman, sejahtera serta subur tanahnya, tumbak kayu dan batu pun jadi tanaman. Tapi itu dulu….dulu sekali, sebelum orang mengenal Nasdaq, Hanseng, NYSE, BEJ, serta OPEC maupun Googling.

Lain dulu lain sekarang. Ketika perekonomian Amerika –negara tetangga yang jauh di ujung dunia sebelah sana—kocar kacir akibat krisis Subprime Mortgage (kredit perumahan berkualitas rendah) yang berkepanjangan. Negeri ini jadi dagdigdug nggak karuan. Efeknya sampai ke sini. Apalagi ketika harga minyak dunia terus beranjak naik sampai 124 US$ bahkan diramalkan (mudah-mudahan jangan) bisa mencapai 200 US$ per barrel. Degup jantung negeri ini semakin kencang.

Kenapa bisa begitu, padahal negeri ini adalah anggota OPEC, negara pengekspor minyak? Kenapa ketika harga minyak membubung tinggi kok tidak bisa mendapat manfaat, malah dapat musibah? Benar. Negeri ini menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Ketika itu produksi minyaknya mencapai 1,6 juta barrel per hari, dan konsumsi minyaknya masih dibawah 1 juta barrel per hari. Karenanya masuk OPEC jadi strategis, untuk bisa ikut menentukan harga minyak dunia.

Tapi sejak tahun 2003 sampai sekarang Indonesia sudah menjadi net oil importer. Bahkan tahun ini impor minyaknya sekitar 2,1 juta barrel per hari, sedangkan produksi nasional cuma 846.000 barrel per hari, atau ranking ke-10 dari 13 anggota OPEC yang total produksinya mencapai 28 juta barrel per hari. Konkretnya tak lagi berpengaruh dalam menentukan harga.

Tahun 2005 sudah kencang wacana agar negeri ini, keluar dari OPEC, karena sebagai konsumen lebih pantas masuk ke Badan Energi Internasional (IEA). Tapi nggak tahu kenapa, niat itu tidak kesampaian sampai sekarang. Bahkan bisa dipastikan sampai akhir tahun ini pun belum akan keluar dari OPEC, bukan karena OPEC sudah tak penting lagi, tapi karena, negeri ini sudah terlanjur membayar iuran tahunan yang besarnya mencapai 2 juta euro atau sekitar Rp 28 miliar. Sayang kan habis bayar kok keluarJ.

Lalu apa yang bisa dilakukan dengan kenaikan harga minyak dunia yang kesetanan ini? Para pemimpin negeri ini sepakat, untuk mengurang subsidi BBM sebesar Rp 30 trilyun. Itu artinya harga BBM akan naik sekitar 30%. Nah, kini giliran rakyatnya yang dagdigdug, karena pemerintah belum memastikan kapan kenaikan akan dilaksanakan, tapi beberapa komoditas sudah keburu naik harga sebagai bentuk antisipasi kenaikan harga BBM.

Kenapa para petinggi negeri belum juga memastikan tanggal kenaikan harga BBM? Banyak sebab. Bisa jadi mereka juga sedang dagdigdug. Karean seperti biasanya, setiap kali kenaikan harga BBM akan diikuti dengan demo mahasiswa besar-besaran, yang akan merongrong kredibilitas mereka sebagai pemimpin..

Atau bisa juga mereka sedang dagdigdug sambil memeras otak, agar kenaikan harga BBM ini tidak mengurangi popularitasnya. Karena tahun depan sudah pemilu. Sedang para pakar politik sudah berterikak di berbagai media, “BBM naik, popularitas SBY-JK turun”, begitu headline sebuah Koran.

Rupanya mereka lupa, di negeri ini, sudah terbukti , sekian kali terjadi kenaikkan harga BBM, sekian banyak demo menyertainya, sekian banyak pakar mengecamnya, tapi belum pernah ada pengusa turun karena menaikkan harga BBM.

Yang pasti seperti disampaikan para petinggi ekonomi negeri ini: sekarang mereka sedang sibuk menyiapkan kompesasi bagi rakyat, khususnya rakyat miskin. Disampaikan bahwa rakyat miskin akan mendapat BLT plus. Yaitu Bantuan Langsung Tunai Rp 100 ribu persis sama seperti tahun 2005 ketika hagra BBM naik 126%, tapi ditambah komoditas pangan berupa minyak goreng dan gula. Untuk BLT kali ini, pemerintah telah menganggarkan sebanyak Rp 17 triliun. Sedang jumlah jumlah keluarga miskin yang terdaftar sebanyak 19,1 juta. Jumlah inilah yang akan kebagian kupon BLT.

Di sini kembali mereka lupa bahwa pelaksanaan BLT tahun 2005 lalu tidak memenuhi sasaran. Betapa tidak, Departemen Sosial sendiri sebagai pelaksana BLT saat itu, menyatakan bahwa efektivitas BLT hanya sekitar 54,96 persen. Sedang data yang lain menyebut sebanyak 45% rumah tangga miskin penerima BLT menyatakan bahwa bantuan itu tidak meringankan biaya hidup mereka.

Maka lengkaplah sudah sebutan negeri ini menjadi negeri dagdigdug. Rakyatnya dagdigdug, menti kebijaksanaan pemerintah, yang bisa diduga membawa jantung berdetak lebih keras, sekeras kehidupan yang akan dihadapi. Pemimpinnya pun dagdigdug, khawatir kebijakan yang dibuat ditentang oleh rakyat. Dagdigdug kalau pemilu depan tak lagi dapat mandat.

Lha terus apa yang lebih pas dilakukan untuk menhadapi membumbungnya harga minyak dunia? Kalo boleh usul, ya nggak usah menaikkan harga BBM. Rakyat tidak protes, mahasiswa tidak demo. Tapi gimana menutup defisit APBN? Ya, tutup saja kran-kran keuangan negara yang bocor atau secara sistematik sengaja dibocorkan. Selanjutnya kerahkan para cerdik pandai di bidang ekonomi untuk mengatasi hal itu. Wong saya juga nggak tahu resep yang ces pleng.

Tapi kalau tetap mau menaikkan harga BBM, ya cepatlah ambil keputusan, jangan ragu. Tentang kompensasi, alokasikan ke pendidikan dan kesehatan. Bebas pungutan apa pun untuk pendidikan sampai tingkat SMU di sekolah negeri. Bebaskan biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit pemerintah dari Puskesmas sampai rumah sakit kelas C, untuk siapapun. Tindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran atas kebijakan tersebut. Toh kesejahteraan rakyat tak cuma dilihat dari sandang, pangan dan papan, tapi juga dari pendidikan dan kesehatannya.

Lha bagaimana dengan popularitas politik para petinggi negeri? Persetan dengan popularitas. Toh dulu ketika mereka dipilih, bukan karena mereka bisa menurunkan harga BBM tho. Lho tapi mereka kan pernah janji untuk tidak menaikan harga BBM, padahal janji adalah hutang? Ya, gampang aja: janji = hutang. Itu artinya kalau hutangnya ditagih, ya bayar aja dengan janji.

* Foto: vlisa.com

Kado untuk Pejabat: Urusan Privat atau Publik?

paman tyo — Fri, 16 May 2008 04:48:18 +0000

Dua hari setelah menikah, Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid diperiksa KPK. Setelah mantu pekan lalu, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga diperiksa oleh KPK. Sebagian dari kita mungkin risih. Masa sih pemeriksaan hadiah itu harus diumumkan, kenapa tak diam-diam saja?

Ruslan SE, Ketua Partai Indonesia Sejahtera PIS Sumatra Utara, berkomentar, “Pemberian ‘angpau’ bersifat pribadi sehingga pemeriksaan tersebut terlalu berlebihan karena bukan termasuk korupsi.”

Baiklah, mari kita urutkan. Landasan hukumnya ada. Setelah itu, apa boleh buat, adalah publisitas. Supaya pemeriksa kelihatan bekerja menjalankan amanat. Agar si terperiksa berkesempatan menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik.

Oh, no problem dong mestinya? Masalahnya simpel saja kan? Semoga.

Ada yang lebih menarik dari publisitas ini, di luar citra diri lembaga pemeriksa dan obyeknya. Soal apa? Edukasi. Mendidik masyarakat.

Lho, memangnya masyarakat itu bodoh? Tidak. Hanya saja mereka kadang terlalu toleran dan akhirnya membenarkan sejumlah praktik menyimpang. Penyebabnya? Antara lain ya “tradisi”.

Kalau ada pejabat menerima hadiah atau kemudahan, itu dianggap wajar. Apa ukuran wajar? Beragam. Tanpa survei, saya bisa bilang yang dianggap wajar adalah memperlancar tugas dan… sesuai derajatnya sebagai pejabat.

Maka wajar saja jika pejabat setingkat gubernur ke atas memperoleh hadiah sebuah Harley-Davidson. Itu sesuai derajat. Kalau hadiahnya motor bebek dianggap menghina.

(Ketika pecah rusuh di Jakarta pada 1996, seorang jenderal dianggap lalai tugas, karena sedang sakit akibat terjatuh dari H-D hadiah seorang pengusaha yang seniman. Ingat?)

Juga wajar jika pejabat menikahkan anaknya maka kado untuk pengantin berupa kunci rumah (ada rumahnya) atau kunci mobil (ada mobilnya). Di luar itu adalah amplop berisi cek atau biro gilyet.

Apakah itu salah? Baiklah, tanya dibalas dengan tanya. Apakah si penerima mendapatkan hadiah itu karena jabatannya (bisa juga karena bekas jabatannya) atau karena sosok pribadinya, yang sejak bayi memesona banyak orang?

Seorang pejabat publik diongkosi oleh pajak rakyat. Itulah alasan dasar mengapa urusan tertentu pejabat punya ranah publik.

Apapun yang diterimanya, apalagi (yang diduga) berkaitan dengan jabatan, harus diketahui oleh publik.

Menyangkut pemberian dari pihak lain, sumpah jabatan di segala aras (level) telah mengaturnya. Membawa-bawa Tuhan segala lho. Berbahagialah mereka yang tak menjalani sumpah jabatan publik — tapi apakah ada?

Sekolah: untuk Membentuk atau Dibentuk?

paman tyo — Mon, 12 May 2008 03:59:56 +0000

Nanti ketika anak-anak itu merayakan kelulusannya dengan corat-coret baju dan coreng-moreng wajah, kebahagiaan macam apakah yang mereka rasakan?

Lulus dengan mencontek, yang kuncinya disediakan oleh guru. Lulus karena koreksi jawaban oleh guru. Lulus karena formula penilaian diubah oleh birokrat pendidikan agar mengangkat yang bernilai rendah.

Bayangkan, untuk mencontek pun anak-anak itu tidak punya langkah kreatif, tetapi tinggal memanfaatkan kreativitas guru yang berawal dari operasi subuh.

Akan tetapi percayalah, ada saja murid, sekelas pula, yang ogah mencontek. Seorang guru SMP negeri di Jakarta Timur, yang pernah menjadi pengawas ujian di sekolah “luar negeri” (pinjam istilah Alix artinya “swasta”) yang kebetulan berkualitas abal-abal, jadi bingung ketika tawaran kepada peserta untuk mencontek temannya tak diacuhkan.

“Mau mencontek apa dari siapa, wong sekelas nggak ada yang bisa njawab soal bahasa Inggris itu,” kata Pak Guru asal Klaten itu. Hal sama berlaku untuk matematika.

Kemudian penyerbuan satuan antiteror ke sebuah ruang guru hanyalah bagian dari kemelut pendidikan di negeri ini. Sebuah pedagogi absurd telah dipamerkan, melengkapi keanehan rutin: ujian sekolah yang dijaga polisi, seolah lebih berbahaya ketimbang konser paling rusuh.

Penyerbuan eksesif itu menegaskan satu hal. Sekolah sedang disandera oleh kemuliaan sistem pendidikan yang ajaib.Tapi penyerbuan itu bukan untuk membebaskan melainkan untuk menambah kekusutan. Securang-curangnya guru, mereka bukanlah teroris sasaran Detasemen Khusus 88.

Semua ilustrasi tadi melengkapi kasus Air Mata Guru, ketika para pendidik yang menguak skandal kecurangan malah disingkirkan oleh korpsnya sendiri.

Betulkah hanya sekolah yang tersandera? Tidak. Seluruh masyarakat kita. Termasuk anggota satuan itu di luar tugasnya, karena mereka juga orangtua murid.

Ujian sekolah, mau namanya Ebtanas, mau UAN, entah apa, hanyalah pemulus agar setiap siswa lulus.

Ketidaklulusan berarti aib bagi murid, orangtua murid, guru, sekolah, dan birokrat pendidikan. Bukan hanya aib melainkan juga palu kutukan. Nestapa — berupa amuk murid gagal uji — hanyalah bonus.

Pertanyaan kita adalah: lembaga pendidikan itu untuk membentuk masyarakat atau sekadar mengesahkan apa yang berlangsung nyata — meski tak ideal — dalam kehidupan?

SIM boleh beli. IMB boleh kongkalingkong. Tabung gas murah untuk rakyat bawah jatuh ke warga yang mampu beli dua tabung reguler. Selebihnya silakan Anda tambah sendiri.

Kita kadung demen mengabaikan standar. Segala hal bisa dikompromikan atas nama semangat kekeluargaan. Begitu kacaunya standardisasi sehingga pada abad lalu bisa terjadi status sekolah swasta yang bagus “disamakan” dengan sekolah negeri yang jelek.

Celakanya, sekolah bukanlah lembaga asing dari planet luar. Sekolah yang berisi guru, murid, orangtua murid, dan birokrat pendidikan, adalah bagian masyarakat nyata.

Jangan Menjebak, Kata SBY

paman tyo — Thu, 17 Apr 2008 16:37:05 +0000

Itulah yang terjadi. Muncul tafsiran bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “kurang menyukai penjebakan” terhadap koruptor. Rujukan yang ditafsir adalah pidato presiden di Istana Negara, 15 April lalu.

Istana bisa berkilah itu hanya pendekatan normatif, agar edukasi hukum dikedepankan sehingga rakyat lebih melek hukum.

Istana juga boleh berkilah agar rakyat membaca keseluruhan teks, bukan hanya mengandalkan kutipan oleh media.

Artinya, bagi Istana, itu bukan sebuah imbauan agar koruptor tidak dijebak. Tapi nyatanya konteks sosial — dalam arti latar berisi serangkaian penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi — bisa memunculkan tafsir yang kurang menyenangkan.

Tapi juga berlebihan jika kita menuduh SBY menenggang korupsi. Tanpa restu presiden, mana mungkin mafia kayu Ketapang, Kalimantan Barat, bisa diaduk-aduk.

Inilah petikan pidato SBY saat membuka sebuah konvensi hukum nasional itu:

Saya punya prinsip begini Saudara-saudara, kalau ada warga negara kita yang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran dan kejahatan secara hukum, karena mereka tidak tahu kalau itu dilarang, kalau itu tidak boleh oleh hukum dan peraturan, maka sesungguhnya kita ikut bersalah. Yang lebih jelek lagi, jangan sampai menjebak, biarkan saja, pasti nanti kena nanti, padahal kita bisa mengingatkan.

Undang-undang selalu berpengandaian bahwa semua orang melek hukum. Semua orang itu termasuk yang tidak melek aksara.

Urusan selanjutnya adalah kebijaksanaan hakim, yang antara lain berlandaskan akal sehat. Seorang pejabat publik (apalagi dari korps penegak hukum), yang telah dijejali santiaji, dan bahkan pernah mengucapkan sumpah jabatan, pastilah melek hukum.

Edukasi yang tepat bagi mereka hanya dua. Pertama: melihat sejawatnya masuk bui untuk menjalani nestapa — suatu hal yang sesuai teori kuno pemidanaan. Kedua: boleh dijebak agar barang bukti, dan saksi, makin kuat.

Begitu kan, Pak?

Memilih Gubernur Bank Sentral Kok Sulit

Ndoro Kakung — Wed, 19 Mar 2008 17:47:25 +0000

Hidup itu soal pilihan, kata para arif bijaksana. Tapi, justru dalam soal memilih itulah kita rupanya menghadapi banyak masalah. Ada banyak faktor, sejumlah kriteria, syarat yang mesti dipertimbangkan, lalu ada seleksi, sebelum pilihan dijatuhkan. Proses memilih akhirnya menjadi sesuatu yang tak mudah.

Kalau sampean mau memilih pasangan, misalnya, orang-orang tua selalu wanti-wanti agar mempertimbangkan bobot, bibit, dan bebet sang calon. Begitu pula ketika sampean memilih teman bergaul, sekolah, tempat kerja, dan sebagainya. Syarat-syarat ditetapkan. Teman itu harus pintar, baik, setia, dan seterusnya. Tempat kerja itu yang dekat rumah, memberi gaji besar, tunjangan, dan pensiun. Pendeknya, memilih apapun itu tak mudah.

Itu sebabnya memilih calon gubernur Bank Indonesia pun jadi seperti mencari jarum di antara tumpukan. Presiden sudah mengajukan dua calon, Agus Martowardojo dan Raden Pardede yang dianggap layak dan memenuhi kriteria. Namun, wakil rakyat di Senayan menolak mereka mentah-mentah dengan alasan sebaliknya. Dua kandidat itu dianggap tak cukup punya kompetensi memimpin bank sentral. Pemerintah terpaksa mencari calon baru.

Susahkah mencari calon yang sesuai keinginan orang ramai? Mungkin iya, mungkin tidak. Pengurus PSSI, misalnya, mungkin salah satu contoh yang sulit memilih. Kenapa? Karena mereka tak kunjung mengganti Nurdin Khalid, sang ketua lama. Walau didesak dari kiri dan kanan, pengurus PSSI ngotot mempertahankan Nurdin. Padahal Nurdin dianggap sudah tak becus lagi mengelola organisasi sepak bola itu.

Para pengurus partai juga contoh lembaga yang sulit mendapatkan tokoh yang akan diajukan sebagai calon presiden tahun depan. Apalagi rakyat yang akan memilihnya. Padahal stok pemimpin yang layak diajukan tak banyak. Akibatnya, yang muncul di permukaan hanya yang itu itu saja, wajah lama. Dan tak menarik semua.

Mengapa kita susah memilih? Benarkah kita memang tak punya pilihan?

Menurut hemat saya, yang belum tentu hemat buat sampean, memilih itu mudah, asal syaratnya jelas dan terukur. Katakanlah kita hendak memilih tulisan yang baik. Syarat tulisan yang baik itu ya harus lengkap, penuturannya enak dan lancar, bahasanya jelas dan lugas. Jika ukuran dan syaratnya sudah ada dan jelas, kita tinggal menyaring mana tulisan yang baik dan mana yang tidak.

Begitu pula kalau kita mau memilih orang. Seandainya ukuran dan kriterianya ada ada dan jelas, ya tinggal bikin seleksi atau penyaringan saja.

Segampang itu? Memang. Memilih jadi sulit kalau syarat dan kriterianya mengandung unsur kepentingan. Ya kepentingan orang per orang, kepentingan kelompok, lembaga, partai, dan sebagainya. Soalnya, biasanya, yang namanya kepentingan ini tak disampaikan secara terbuka. Orang dibiarkan menebak-nebak apa yang sesungguhnya diinginkan. Biarpun ada banyak calon, proses seleksi atau penyaringannya jadi sulit. Selalu ada saja yang dianggap kurang memenuhi kriteria. Ya seperti kasus pemilihan calon gubernur bank sentral itu.

Lalu bagaimana dong? Ya hapus dulu kriteria berdasarkan kepentingan itu. Selanjutnya pasti gampang.

Ah, yang bener ….

Mati lapar di lumbung pangan

yusro — Mon, 03 Mar 2008 11:54:47 +0000

Bila ada pepatah tikus mati di lumbung padi, pastilah itu tikus serakah, yang makan tanpa ukuran sampai mati kekenyangan. Nyaris sama dengan beberapa pejabat Bulog yang karena kerakusan dan keculasan akalnya memakan beras rakyat, sampai kemudian mereka “mati budi”, lalu dibui karena korupsi.

Tapi yang ini bukan pepatah, melainkan kasunyatan. Besse (36 th) yang tengah hamil tujuh bulan bersama Bahir (5 th), anaknya, Sabtu (1/3), meninggal setelah menderita kelaparan akibat tiga hari tidak makan. Sedangkan tiga anaknya yang lain bisa diselamatkan setelah masyarakat membawanya ke rumah sakit. Salma (9 th) dan Baha (7 th), segar kembali setelah diberi makan yang cukup. Sedang si bungsu Aco (3 th), sempat dehidrasi dan tidak sadarkan diri. Setelah didoping infus 3 botol, Aco siuman, meski panasnya masih tinggi.

Besse bersama keluarganya, tinggal di Jalan Daeng Tata I blok V Lorong 2, Makasar, Sulawesi Selatan. Basri, suami Basse, adalah tukang becak. Menurut Basri anak dan istrinya meninggal setelah tidak makan selama 3 hari. Penghasilannya yang Rp 10 ribu sehari tak cukup untumenafkahi keluarganya. Beras 1 liter untuk makan 3 hari. Sehari 1 kali makan bubur.

Tragis dan ironis memang peristiwa ini. Kejadiannya di tengah kota, di wilayah yang dikenal sebagai lumbung pangan. Dokter RS Haji Makassar Putu Ristiya yang merawat Aco, mengatakan, “Saat baru tiba di rumah sakit kondisi kesehatan Aco sangat kritis karena dehidrasi. Pada usianya yang 3 tahun, beratnya hanya mencapi 9 kilogram. Padahal untuk anak seusia ini berat idealnya 15-20 kg. Jadi, ini positif marasmus (gizi buruk).”

Lebih ironis lagi ketika para pemegang tampuk kekuasaan justru lebih piawai menggeser substansi masalah, dengan mengatakan kematian Besse dan Bahir, tak ada hubungannya dengan gizi buruk. Bukan melakukan upaya agar hal seperti itu tak terjadi lagi.

Kepada beberapa media, Wal I Kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin, memastikan Besse dan Bahir tewas lantaran diare akut. Kepala Dinas Kesehatan Makassar Naisyah T Azikin, berpendapat sama. Tak ada indikasi gizi buruk. “Menderita kelaparan, harus dibedakan dengan gizi buruk,” katanya. Kedua punggawa pemerintah itu juga menyesalkan, masyarakat, terutama Basri, suami yang tidak tanggap pada keluarganya. ”Padahal kalau berobat ke Puskesmas, Pemerintah Kota Makassar tak menarik biaya sepeser pun bagi keluarga miskin.”

Sesal memang selalu datang belakangan. Namun sebelum maut menjemput, bisa jadi Besse, sudah bertanya-tanya di mana tetangga? Dimana kepala desa? Di mana camat? Dimana Wali Kota? Di mana pemerintah? Di mana raskin? Di mana BLT (Bantuan Langsung Tunai)? Dan di mana akhir kehidupan?

Pemda Makassar, memiliki 15 program pengentasan kemiskinan dan ada strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun. Prestasinya lumayan. Indeks pembangunan manusia menempati urutan kelima nasional. Kota ini juga punya 31 kebijakan yang berhubungan dengan masyarakatnya, dan 26 di antaranya wajib terpenuhi. Diantaranya adalah akses pangan, serta menggratiskan layanan kesehatan unuk keluarga miskin sejak tahun 2006.

Bisa saja program tersebut hanya menjadi elitis belaka, ketika implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Dalam pendataan orang miskin misalnya. Seperti diakui Wali Kota, Keluarga Basri ternyata, belum terdaftar sebagai warga miskin, meskipun ia sudah 1 bulan tinggal di Makasar. Apakah itu berarti Besse dan Bahir tak layak mendapatkan berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah kota terhadap warga miskin, seperti Raskin dan layanan kesehatan gratis?

@foto Media Indonesia/Antara

PLN, Perusahaan Listrik Nyeleneh?

Ndoro Kakung — Mon, 25 Feb 2008 12:54:16 +0000

PLN mungkin perlu ganti nama jadi Pabrik Listrik Nyeleneh. Lah wong perusahaan negara ini satu-satunya produsen listrik je, kok ya bisa-bisanya rugi terus? Perusahaan yang menguasai penjualan setrum ini tahun lalu PLN rugi Rp 1,5 triliun dan setahun sebelumnya rugi Rp 1,8 triliun. Kalau bukan nyeleneh, lalu apa? Bukankah sebagai pemegang monopoli mestinya ia bisa meraup untung?

Sudah begitu, eh kok pabrik setrum itu ya suka mengajak rugi konsumen dengan memadamkan listrik, baik secara tiba-tiba maupun bergiliran. Lalu konsumen tak boleh menuntut ganti rugi. Misuh-misuh sih, masih boleh. Apa ya ndak nyeleneh itu namanya?

Ada apa sebetulnya dengan PT PLN (persero)?

Saya ndak tahu pasti. Tapi, sepertinya PLN memang jadi nyeleneh karena ulahnya sendiri. Misalnya nih, dalam urusan membangun pembangkit listrik. Kita semua tahu bahwa yang namanya minyak bumi itu merupakan energi yang tak terbarukan. Harganya pun cenderung naik terus. Karena itu, siapa pun yang berurusan dengan minyak mesti pintar-pintar bersiasat dan berhemat bila tak ingin tekor.

Tapi, lihatlah PLN. Dari ratusan pembangkit listrik yang dimilikinya, sekitar 36 persen justru masih memakai bahan bakar minyak. Akibatnya, PLN pusing kepala ketika harga minyak membubung terus, hingga bertengger di atas angka US$ 90 per barel. PLN pening karena biaya produksinya naik. Angka subsidi pun kian menggelembung dan ini berarti semakin merepotkan keuangan negara.

Sebagai gambaran, PLN membutuhkan 10,5 juta kiloliter bahan bakar minyak untuk pembangkit bertenaga diesel (solar). Dengan asumsi harga minyak US$ 80 per barel saja, nilai bahan bakar tersebut setara dengan Rp 65 triliun. Ditambah bahan nonminyak, total belanja bahan bakar PLN mencapai Rp 84 triliun.

Belanja bahan bakar tersebut tidak dapat ditutup oleh penjualan listrik PLN. Penjualan listrik pada 2008 hanya akan mencapai Rp 79,2 triliun. Padahal, di luar biaya bahan bakar, PLN juga harus menutup utang serta biaya administrasi dan operasional. Untuk menutup defisit anggaran, sekarang PLN membutuhkan subsidi sekitar Rp 70 triliun atau dua kali lipat lebih subsidi tahun lalu.

Kenaikan ongkos produksi dan subsidi itu seharusnya bisa dihindari seandainya saja manajemen PLN membangun pembangkit listrik dengan perencanaan jelas. Bukan seperti sekarang ini. Banyak pembangkit PLN yang seharusnya menggunakan gas dan batu bara, tapi malah menggunakan bahan bakar minyak. Total pembangkit listrik berbahan bakar batu bara kini baru mencapai 33 persen.

Seandainya saja seluruh pembangkit listrik pemakai bahan bakar minyak diganti dengan yang menggunakan batu bara, biaya energinya hanya sekitar Rp 9 triliun atau berarti penghematan lebih dari Rp 40 triliun setahun. Apa ndak hebat itu?

Memang, selain soal pembangkit itu, ada banyak masalah lain yang membuat PLN jadi perusahaan nyeleneh. Ada masalah pencurian listrik, ada korupsi, dan sebagainya. Tapi, bukan berarti belitan persoalan itu tak bisa diurai. Jadi kenapa PLN masih nyeleneh begitu ya?