fokus | dagdigdug

Dua hari setelah menikah, Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid diperiksa KPK. Setelah mantu pekan lalu, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga diperiksa oleh KPK. Sebagian dari kita mungkin risih. Masa sih pemeriksaan hadiah itu harus diumumkan, kenapa tak diam-diam saja?

Ruslan SE, Ketua Partai Indonesia Sejahtera PIS Sumatra Utara, berkomentar, “Pemberian ‘angpau’ bersifat pribadi sehingga pemeriksaan tersebut terlalu berlebihan karena bukan termasuk korupsi.”

Baiklah, mari kita urutkan. Landasan hukumnya ada. Setelah itu, apa boleh buat, adalah publisitas. Supaya pemeriksa kelihatan bekerja menjalankan amanat. Agar si terperiksa berkesempatan menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik.

Oh, no problem dong mestinya? Masalahnya simpel saja kan? Semoga.

Ada yang lebih menarik dari publisitas ini, di luar citra diri lembaga pemeriksa dan obyeknya. Soal apa? Edukasi. Mendidik masyarakat.

Lho, memangnya masyarakat itu bodoh? Tidak. Hanya saja mereka kadang terlalu toleran dan akhirnya membenarkan sejumlah praktik menyimpang. Penyebabnya? Antara lain ya “tradisi”. Read the rest of this entry »

Itulah yang terjadi. Muncul tafsiran bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “kurang menyukai penjebakan” terhadap koruptor. Rujukan yang ditafsir adalah pidato presiden di Istana Negara, 15 April lalu.

Istana bisa berkilah itu hanya pendekatan normatif, agar edukasi hukum dikedepankan sehingga rakyat lebih melek hukum.

Istana juga boleh berkilah agar rakyat membaca keseluruhan teks, bukan hanya mengandalkan kutipan oleh media.

Artinya, bagi Istana, itu bukan sebuah imbauan agar koruptor tidak dijebak. Tapi nyatanya konteks sosial — dalam arti latar berisi serangkaian penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi — bisa memunculkan tafsir yang kurang menyenangkan.

Tapi juga berlebihan jika kita menuduh SBY menenggang korupsi. Tanpa restu presiden, mana mungkin mafia kayu Ketapang, Kalimantan Barat, bisa diaduk-aduk. Read the rest of this entry »